BANDARLAMPUNG – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung 2×100 megawatt (MW) yang kemarin pengerjaannya dicanangkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Ir. Purnomo Yusgiantoro ditarget rampung 2010. PLTU yang berlokasi di Tarahan, Lampung Selatan, itu dipastikan mampu mengatasi kebutuhan listrik se-Sumatera bagian selatan, khususnya Lampung.
Seperti disampaikan Direktur Utama PLN (persero) Eddy Widiono, PLTU Lampung Unit V dan VI ini nantinya diproyeksikan mengatasi ketidakstabilan tegangan pada sistem jaringan interkoneksi seluruh Sumatera bagian selatan, khususnya Lampung. ’’Target pelaksanaan untuk pengerjaan adalah 30 bulan,” terangnya pada acara pencanangan pembangunan PLTU kemarin.
Dijelaskan, PLTU Lampung yang menggunakan teknologi ramah lingkungan ini diperkirakan akan membutuhkan pasokan batu bara 1,8 juta ton per tahun. Karena itu, akan mengurangi pemakaian BBM sebesar 458.700 kiloliter. Proyek dengan nilai kontrak USD154 juta dan Rp595 miliar itu merupakan kelanjutan kontrak yang telah ditandatangani 30 Oktober 2007 lalu.
Kelak, katanya, tenaga listrik yang dibangkitkan akan disalurkan melalui gardu induk di PLTU Tarahan, dan selanjutnya disalurkan ke jaringan transmisi T/L 150 KV Kalianda–Sutami dan T/L 150 KV Sutami–Sribawono melalui gardu induk Kalianda, Sribawono dan gardu induk Ir. Sutami. Selanjutnya, PLTU Lampung 2×100 MW akan dihubungkan ke dalam jaringan transmisi 150 KV yang terbentang dari Lampung melewati Sumbagsel. Sehingga total listrik yang dipasok dari wilayah Lampung mencapai 400 MW untuk mengamankan kebutuhan listrik wilayah Lampung dan Sumbagsel. ’’PLTU Tarahan Unit III dan IV yang telah beroperasi secara penuh juga memproduksi 2×100 MW,” urainya.
Ditegaskan, saat ini beban kebutuhan puncak listrik Provinsi Lampung mencapai 382 MW. Ini berarti untuk sementara, apabila PLTU Lampung rampung, beban puncak dapat teratasi.
Terkait pemakaian batu bara, kata Eddy, merupakan salah satu cara untuk melakukan diversifikasi pemakaian BBM. ’’Itu merupakan salah satu tujuan utama,” terangnya.
Batu bara yang akan dipasok dari Sumatera Selatan dan Kalimantan itu merupakan jenis yang berkalori rendah. Diversifikasi itu diprediksi dapat menghemat anggaran hingga Rp3,24 triliun. Pengerjaan PLTU Lampung oleh PT Adhi Karya (persero) merupakan kerja sama dengan Jiangxi Electric Power Overseas Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok.
Menteri ESDM Purnomo saat memberikan sambutan mengatakan bahwa krisis listrik yang dialami negara ini merupakan efek dari krisis moneter pada 1990-an lalu. Ketika itu, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah membangun pembangkit listrik untuk mencegah krisis listrik. Namun, hal itu tidak dilakukan.
’’Pemerintah sekarang ini, maju kena mundur kena,” terangnya menyikapi tuntutan masyarakat agar kebutuhan listrik dapat terpenuhi sementara dibutuhkan pembangkit untuk mencukupinya.
Menurut Purnomo, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik. Pemerintah saat ini berusaha mengejar ketertinggalan dalam jangka waktu 5–10 tahun.
Ditambahkan, PLTU Lampung dibangun karena Lampung memiliki posisi strategis sebagai penyangga dari Pulau Jawa. Namun, Purnomo juga mengingatkan bahwa pihaknya tak berani menjamin kelak Lampung bebas pemadaman sepenuhnya.
’’Tolong dipahami, kecelakaan bisa saja terjadi. Seperti blackout akibat gelombang sehingga kapal sulit bersandar. Kita tak pernah bisa membayangkan. Saya kira kita tak bisa memberikan garansi,” urainya. Purnomo juga menerangkan pemberlakuan program penghematan listrik melalui pengenaan tarif insentif dan disinsentif yang akan efektif April didasarkan atas dua pilihan, yakni menaikkan tarif atau melakukan penghematan dan kontrol yang ketat terhadap konsumsi BBM dan listrik. ’’Pemerintah berkeputusan menggunakan opsi kedua,” urainya
Dikatakannya, program tersebut adalah bagian dari upaya menghemat APBN. Menurutnya, masyarakat cenderung boros listrik dan yang menanggung selama ini adalah pemerintah. ’’Masak iya orang boros listrik yang nanggung pemerintah,” katanya berargumen.
Namun, pemberlakuan program tersebut dilakukan secara bertahap. Dicontohkan seperti konversi dari minyak tanah ke gas. ’’Itu kan butuh uji coba dan evaluasi daerah mana saja yang berhasil dan kendala apa saja yang dihadapi,” terangnya.
Lebih lanjut, Purnomo menegaskan kebijakan pemberlakuan program disinsentif dan insentif secara bertahap sesuai dengan instruksi presiden dalam sidang kabinet.
Sementara itu, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono menambahkan, asumsi penerapan program tersebut memberatkan konsumen rumah tangga tidak benar. ’’Hampir 60 persen pemakaian masih di bawah rata-rata. Jadi hampir mungkin mendapatkan insentif,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pemberlakuan program tersebut bukan berarti PLN mempunyai motif mencari keuntungan secara diam-diam. ’’Tak berarti PLN menarik dana dari mereka yang boros pemakaian listriknya. Tapi, intinya, agar berhemat,” tegasnya.
Syaifullah Imam, direktur PT Adhi Karya selaku kontraktor utama, mengatakan, diharapkan selain mampu memasok listrik untuk Lampung dan Sumbagsel, PLTU Lampung juga memberikan multiplier effect bagi Provinsi Lampung. ’’Multiplier effect itu dalam konteks penyerapan tenaga kerja dari berbagai keahlian yang diperkirakan kurang lebih berjumlah seribu hingga dua ribu orang,” terangnya.
Dirinya memprediksi 120 tenaga insinyur, 150 supervisor, dan 2.000 tenaga kerja dapat terserap dalam proyek PLTU Lampung.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Lampung Djunaidi Jaya mengatakan, kondisi kelistrikan di Lampung saat ini mengalami perubahan cukup signifikan. Meski diakui kini sekitar 25 persen di wilayah Lampung masih belum teraliri listrik.
’’Jika tahun 2006 lalu masih mengalami defisit kelistrikan, maka sejak November 2007, setelah beroperasinya PLTU Tarahan, kondisi itu berangsur membaik,” terangnya mewakili Gubernur Sjachroedin Z.P. yang kemarin berhalangan hadir karena masih berada di Jakarta.
Setelah melakukan pencanangan, rombongan menteri ESDM berkeliling melihat maket rencana PLTU Lampung. Selanjutnya rombongan bergerak menuju ke PLTU Tarahan dalam rangka syukuran pengoperasian PLTU yang peresmiannya telah dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Agustus lalu.
Source : Radar Lampung
Read More...
Seperti disampaikan Direktur Utama PLN (persero) Eddy Widiono, PLTU Lampung Unit V dan VI ini nantinya diproyeksikan mengatasi ketidakstabilan tegangan pada sistem jaringan interkoneksi seluruh Sumatera bagian selatan, khususnya Lampung. ’’Target pelaksanaan untuk pengerjaan adalah 30 bulan,” terangnya pada acara pencanangan pembangunan PLTU kemarin.
Dijelaskan, PLTU Lampung yang menggunakan teknologi ramah lingkungan ini diperkirakan akan membutuhkan pasokan batu bara 1,8 juta ton per tahun. Karena itu, akan mengurangi pemakaian BBM sebesar 458.700 kiloliter. Proyek dengan nilai kontrak USD154 juta dan Rp595 miliar itu merupakan kelanjutan kontrak yang telah ditandatangani 30 Oktober 2007 lalu.
Kelak, katanya, tenaga listrik yang dibangkitkan akan disalurkan melalui gardu induk di PLTU Tarahan, dan selanjutnya disalurkan ke jaringan transmisi T/L 150 KV Kalianda–Sutami dan T/L 150 KV Sutami–Sribawono melalui gardu induk Kalianda, Sribawono dan gardu induk Ir. Sutami. Selanjutnya, PLTU Lampung 2×100 MW akan dihubungkan ke dalam jaringan transmisi 150 KV yang terbentang dari Lampung melewati Sumbagsel. Sehingga total listrik yang dipasok dari wilayah Lampung mencapai 400 MW untuk mengamankan kebutuhan listrik wilayah Lampung dan Sumbagsel. ’’PLTU Tarahan Unit III dan IV yang telah beroperasi secara penuh juga memproduksi 2×100 MW,” urainya.
Ditegaskan, saat ini beban kebutuhan puncak listrik Provinsi Lampung mencapai 382 MW. Ini berarti untuk sementara, apabila PLTU Lampung rampung, beban puncak dapat teratasi.
Terkait pemakaian batu bara, kata Eddy, merupakan salah satu cara untuk melakukan diversifikasi pemakaian BBM. ’’Itu merupakan salah satu tujuan utama,” terangnya.
Batu bara yang akan dipasok dari Sumatera Selatan dan Kalimantan itu merupakan jenis yang berkalori rendah. Diversifikasi itu diprediksi dapat menghemat anggaran hingga Rp3,24 triliun. Pengerjaan PLTU Lampung oleh PT Adhi Karya (persero) merupakan kerja sama dengan Jiangxi Electric Power Overseas Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok.
Menteri ESDM Purnomo saat memberikan sambutan mengatakan bahwa krisis listrik yang dialami negara ini merupakan efek dari krisis moneter pada 1990-an lalu. Ketika itu, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah membangun pembangkit listrik untuk mencegah krisis listrik. Namun, hal itu tidak dilakukan.
’’Pemerintah sekarang ini, maju kena mundur kena,” terangnya menyikapi tuntutan masyarakat agar kebutuhan listrik dapat terpenuhi sementara dibutuhkan pembangkit untuk mencukupinya.
Menurut Purnomo, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik. Pemerintah saat ini berusaha mengejar ketertinggalan dalam jangka waktu 5–10 tahun.
Ditambahkan, PLTU Lampung dibangun karena Lampung memiliki posisi strategis sebagai penyangga dari Pulau Jawa. Namun, Purnomo juga mengingatkan bahwa pihaknya tak berani menjamin kelak Lampung bebas pemadaman sepenuhnya.
’’Tolong dipahami, kecelakaan bisa saja terjadi. Seperti blackout akibat gelombang sehingga kapal sulit bersandar. Kita tak pernah bisa membayangkan. Saya kira kita tak bisa memberikan garansi,” urainya. Purnomo juga menerangkan pemberlakuan program penghematan listrik melalui pengenaan tarif insentif dan disinsentif yang akan efektif April didasarkan atas dua pilihan, yakni menaikkan tarif atau melakukan penghematan dan kontrol yang ketat terhadap konsumsi BBM dan listrik. ’’Pemerintah berkeputusan menggunakan opsi kedua,” urainya
Dikatakannya, program tersebut adalah bagian dari upaya menghemat APBN. Menurutnya, masyarakat cenderung boros listrik dan yang menanggung selama ini adalah pemerintah. ’’Masak iya orang boros listrik yang nanggung pemerintah,” katanya berargumen.
Namun, pemberlakuan program tersebut dilakukan secara bertahap. Dicontohkan seperti konversi dari minyak tanah ke gas. ’’Itu kan butuh uji coba dan evaluasi daerah mana saja yang berhasil dan kendala apa saja yang dihadapi,” terangnya.
Lebih lanjut, Purnomo menegaskan kebijakan pemberlakuan program disinsentif dan insentif secara bertahap sesuai dengan instruksi presiden dalam sidang kabinet.
Sementara itu, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono menambahkan, asumsi penerapan program tersebut memberatkan konsumen rumah tangga tidak benar. ’’Hampir 60 persen pemakaian masih di bawah rata-rata. Jadi hampir mungkin mendapatkan insentif,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pemberlakuan program tersebut bukan berarti PLN mempunyai motif mencari keuntungan secara diam-diam. ’’Tak berarti PLN menarik dana dari mereka yang boros pemakaian listriknya. Tapi, intinya, agar berhemat,” tegasnya.
Syaifullah Imam, direktur PT Adhi Karya selaku kontraktor utama, mengatakan, diharapkan selain mampu memasok listrik untuk Lampung dan Sumbagsel, PLTU Lampung juga memberikan multiplier effect bagi Provinsi Lampung. ’’Multiplier effect itu dalam konteks penyerapan tenaga kerja dari berbagai keahlian yang diperkirakan kurang lebih berjumlah seribu hingga dua ribu orang,” terangnya.
Dirinya memprediksi 120 tenaga insinyur, 150 supervisor, dan 2.000 tenaga kerja dapat terserap dalam proyek PLTU Lampung.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Lampung Djunaidi Jaya mengatakan, kondisi kelistrikan di Lampung saat ini mengalami perubahan cukup signifikan. Meski diakui kini sekitar 25 persen di wilayah Lampung masih belum teraliri listrik.
’’Jika tahun 2006 lalu masih mengalami defisit kelistrikan, maka sejak November 2007, setelah beroperasinya PLTU Tarahan, kondisi itu berangsur membaik,” terangnya mewakili Gubernur Sjachroedin Z.P. yang kemarin berhalangan hadir karena masih berada di Jakarta.
Setelah melakukan pencanangan, rombongan menteri ESDM berkeliling melihat maket rencana PLTU Lampung. Selanjutnya rombongan bergerak menuju ke PLTU Tarahan dalam rangka syukuran pengoperasian PLTU yang peresmiannya telah dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Agustus lalu.
Source : Radar Lampung
